Pemkab Sidrap Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Semester II 2023 dari BPK
Kamis, 18 Januari 2024
BPK Punya Keinginan Kuat Dorong Pimpinan Daerah Laksanakan Program Kegiatan Taat Aturan
 |
NB 1 |
NuansaBaru.ID, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT Semester II tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (18/01-2024).
LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, diterima Penjabat Sekretaris Daerah Sidrap, Muhammad Yusuf dan Ketua DPRD Sidrap, H. Ruslan.
Turut hadir dalam acara di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidrap, Sahabuddin.
 |
NB 2 |
BPK juga Serahkan LHP ke Pemkab
Bone, Soppeng, Barru dan Pangkep
Pada kesempatan yang sama, BPK Perwakilan Sulsel juga menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kabupaten Bone, Soppeng, Barru, dan Pangkep yang juga menerima LHP.
Amin Adab Bangun menyampaikan, besarnya manfaat hasil pemeriksaan tersebut terletak pada efektivitas pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi, serta memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
“BPK mempunyai keinginan yang kuat untuk mendorong agar pimpinan pemerintah daerah dapat melaksanakan program/kegiatan, taat pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sebagai informasi, penyerahan LHP berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. (*)
Penulis/Editor: M. BASIR
Pada kesempatan yang sama, BPK Perwakilan Sulsel juga menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kabupaten Bone, Soppeng, Barru, dan Pangkep yang juga menerima LHP.
Amin Adab Bangun menyampaikan, besarnya manfaat hasil pemeriksaan tersebut terletak pada efektivitas pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi, serta memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
“BPK mempunyai keinginan yang kuat untuk mendorong agar pimpinan pemerintah daerah dapat melaksanakan program/kegiatan, taat pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sebagai informasi, penyerahan LHP berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. (*)
Penulis/Editor: M. BASIR
Topik Terkait
Baca Juga :
![banner 350x250](https://katasulsel.com/wp-content/uploads/2023/05/korea.jpg" "banner 350x250")
