 |
NuansaBaru.ID, MAKASSAR - Merespon Kasus Penyerangan Mapolres Jeneponto yang gaungnya masih terasa, H Aris Hasnawi, mantan aktivis di Makassar, merasa terpanggil memberikan komentarnya sebagai warga masyarakat.
H Aris Asnawi yang dihubungi NuansaBaru.ID mengatakan, TNI-Polri adalah pengayom dan pelindung masyarakat yang mempunyai tugas yang berbeda. TNI menjaga, mengawal dan melindungi negara dalam segala bentuk ancaman. Sementara Pori bertugas dalam menjaga dan memelihara kamtibmas serta mewujudkan penegakan hukum.
Haji Aris yang juga mantan wartawan Harian Ujungpandang Ekspress (media FAJAR Group) menegaskan, sinergitas keduanya (TNI-Polri), sejatinya terjaga dan manunggal bersama rakyat karena rakyat mendambakan itu agar merasa terlindungi.
"Saya mau katakan begini. Masyarakat itu mendambakan dan membanggakan TNI dan Polri, karena masyarakat berharap kedua institusi negara itu menjadi tempat mengadu dan bergantung bila terjadi masalah atau kasus. Nah, kalau keduanya berselisih, masyarakat jadi bingung kemana lagi harus mengadu dan bergantung, " tutur Haji Aris, sapaan tokoh itu via ponselnya, Ahad, (30/4-2023).
Idealnya, lanjut dia, TNI dan Polri, bukan menunjukkan kekuatan masing -masing apalagi berseteru hingga pada gilirannya masyarakat juga yang korban. Arogansi korps tidak patut dikedepankan karena kalah-menang pada hakekatnya sama-sama tak dapat untung. Bahkan justru bisa berdampak saling merugi dan menuai kecaman dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kedua institusi kebanggaannya itu.
Hukum dan Sanksi Disiplin Ditegakkan
agar tak Muncul Preseden Buruk
Sebenarnya, urainya lagi, benar kata Pangdam XIV/Hasanuddin melalui media mengatakan bahwa penyerang Mapolres Jeneponto itu tidak bisa langsung disimpulkan bahwa itu TNI sebelum ada hasil temuan atau investigasi pihak berkompeten.
Hanya saja menurut Haji Aris, logika masyarakat itu sederhana. Tanpa berpihak kepada TNI maupun Polri, masyarakat umum itu beranggapan, siapa kira-kira yang berani menyerang polisi, tentu minimal ada orang kuat di belakangnya. Namun, secara yuridis formal tetap tidak bisa kita mem-vonis sebelum ada hasil temuan obyektif tim investigasi.
Menurut H Aris lagi, sesuai penjelasan Pangdam kepada wartawan bahwa sebelum kejadian ada kesalahfahaman antara 2 oknum TNI dengan polisi di Jeneponto. Kedua oknum TNI tersebut dari Kodam V/Barawijaya dan Kodam XIII/Merdeka Manado yang cuti ke Jeneponto. Namun, Pangdam tak memastikan itu penyebabnya.
"Hal ini berati, bukan jajaran Kodam XIV/Hasanuddin. Kendati demikian, karena terjadi di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, maka masyarakat tetap berharap langkah tegas dan tangan dingin Pak Pangdam XIV/Hasanuddin untuk menuntaskan kasus ini, " ujar H. Aris, sesepuh pers yang juga perintis Pemuda Pelopor di daerah ini.
Akan tetapi syukurlah dan patut diapresiasi, karena Pimpinan Institusi TNI dan Polri di daerah ini, dalam hal ini, Pak Pangdam XIV/Hasanuddin dan Pak Kapolda Sulsel bergerak cepat mengendalikan situasi dan tidak ada pihak yang saling menyalahkan.
Namun demikian, imbuhnya, jika terjadi pelanggaran hukum, sebagai negara hukum maka hukum tetap harus ditegakkan. Semua yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar tak memunculkan preseden buruk.
"Seterusnya, bila terbukti ada oknum TNI maupun Polri yang terlibat harus diberikan sanksi penegakan disiplin dari institusi masing-masing, " tandasnya. (*).
Penulis: SUCI SRI WAHYUNI
Editor: ABDUL
Sebenarnya, urainya lagi, benar kata Pangdam XIV/Hasanuddin melalui media mengatakan bahwa penyerang Mapolres Jeneponto itu tidak bisa langsung disimpulkan bahwa itu TNI sebelum ada hasil temuan atau investigasi pihak berkompeten.
Hanya saja menurut Haji Aris, logika masyarakat itu sederhana. Tanpa berpihak kepada TNI maupun Polri, masyarakat umum itu beranggapan, siapa kira-kira yang berani menyerang polisi, tentu minimal ada orang kuat di belakangnya. Namun, secara yuridis formal tetap tidak bisa kita mem-vonis sebelum ada hasil temuan obyektif tim investigasi.
Menurut H Aris lagi, sesuai penjelasan Pangdam kepada wartawan bahwa sebelum kejadian ada kesalahfahaman antara 2 oknum TNI dengan polisi di Jeneponto. Kedua oknum TNI tersebut dari Kodam V/Barawijaya dan Kodam XIII/Merdeka Manado yang cuti ke Jeneponto. Namun, Pangdam tak memastikan itu penyebabnya.
"Hal ini berati, bukan jajaran Kodam XIV/Hasanuddin. Kendati demikian, karena terjadi di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, maka masyarakat tetap berharap langkah tegas dan tangan dingin Pak Pangdam XIV/Hasanuddin untuk menuntaskan kasus ini, " ujar H. Aris, sesepuh pers yang juga perintis Pemuda Pelopor di daerah ini.
Akan tetapi syukurlah dan patut diapresiasi, karena Pimpinan Institusi TNI dan Polri di daerah ini, dalam hal ini, Pak Pangdam XIV/Hasanuddin dan Pak Kapolda Sulsel bergerak cepat mengendalikan situasi dan tidak ada pihak yang saling menyalahkan.
Namun demikian, imbuhnya, jika terjadi pelanggaran hukum, sebagai negara hukum maka hukum tetap harus ditegakkan. Semua yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar tak memunculkan preseden buruk.
"Seterusnya, bila terbukti ada oknum TNI maupun Polri yang terlibat harus diberikan sanksi penegakan disiplin dari institusi masing-masing, " tandasnya. (*).
Penulis: SUCI SRI WAHYUNI
Editor: ABDUL
