Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Barekrim Harus Perbaiki Kultur Pelayanan. Penerimaan Laporan, Penyidikan dan Penyelesaian Perkara

Kamis, 16 Maret 2023 | 12:48 WIB | 0 Views Last Updated 2023-03-17T12:48:29Z

 Arahan Tegas Kapolri, Listyo Sigit Prabowo 

di Rakernis Bareskrim Polri



KapoIri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo sampaikan arahan tegas di Rakernis Bareskrim Polri di Bandung, Jabar (Foto: Divhumas Polri) 

NUANSABARU.ID, BANDUNG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sejumlah pengarahan tegas kepada seluruh jajaran Bareskrim Polri dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 15 Maret 2023.

Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, Rakernis Bareskrim Polri ini membahas serta menindaklanjuti intruksi penting dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat Rapim TNI-Polri beberapa, waktu lalu. Diantaranya, mengawal seluruh program kebijakan pemerintah, mengamankan agenda nasional maupun internasional, hingga proses penegakan hukum.

"Rakernis ini merupakan kelanjutan dari Rapim TNI-Polri untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di tahun 2023. Dan kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan presiden," kata Sigit mengawali pengarahannya.

Jajaran Reserse Polri, urai Sigit, juga harus memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi dan dinamika, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang dewasa ini penuh ketidakpastian ataupun dapat berubah setiap saat. Belum usai pandemi Covid-19, saat ini situasi global dihadapkan dengan konflik antara Negara Rusia dan Ukraina.

Dari situasi ketidakpastian itu, Sigit menyebut bahwa, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam program kebijakan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Diantaranya, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi. Yang terakhir, menjaga pasar domestik.

"Disisi lain, kita juga harus mengawal berbagai macam kebijakan mulai dari kegiatan even internasional yang tentunya ini ada risiko-risiko. Salah satu yang paling dekat adalah kejuaraan Piala Dunia U-20 (di Indonesia), dan juga ASEAN Summit yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Tentu ini memerlukan pengamanan ekstra. Sehingga kemudian pada saat KTT G-20 kemarin kita bisa melaksanakan pengamanan dengan baik, di Labuan Bajo kita harus bisa lakukan hal yang sama," papar mantan Kabareskrim Polri itu.

Sementara untuk agenda nasional, jajaran Bareskrim Polri harus bisa mempertahankan ketersediaan serta mengendalikan harga pangan melalui Satgas Pangan. Mengingat, menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran, terkadang masyarakat diresahkan dengan melonjaknya harga bahan pokok.



Kapolri, Listyo Sigit Prabowo katakan kepercayaan publik hal mutlak dan harga mati yang harus diperjuangkan (Foto: Croppinb Dok. Divhumas Polri).

Kepercayaan Publik Hal Mutlak 
dan Harga Mati yang Harus Diperjuangkan

Kemudian juga soal kesiapan mengamankan seluruh rangkaian proses tahapan Pemilu serentak tahun 2024.
Namun disisi lain, Sigit menekankan, Bareskrim dan seluruh jajaran di Polri harus sekuat tenaga berjuang meraih kembali tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara yang sempat mencapai hasil tertinggi sepanjang sejarah.

Karena, lanjutnyaa dengan diraihnya kembali tren positif tersebut maka akan sangat berdampak terhadap kesuksesan jajaran Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya.

"Sehingga mau tidak mau, kita harus berjuang, dan ini semua harus dilakukan semua satker dan fungsi yang ada di kepolisian. Sehingga ini semua bisa semakin memperkuat. Karena apapun kepercayaan publik adalah hal yang mutlak, harga mati yang harus kita perjuangkan," ucap Sigit.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, personel Bareskrim Polri harus melakukan perbaikan terhadap kultur pelayanan, mulai dari penerimaan laporan masyarakat, proses penyidikan hingga penyelesaian perkara.

Pada saat menerima laporan, jajaran reserse diharapkan mampu mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga menimbulkan adanya harapan bagi pencari keadilan. Lalu, berikan edukasi yang baik kepada seluruh masyarakat dalam hal kelengkapan berkas pelaporan dan lainnya.

Pada saat proses penyidikan, Sigit menyatakan, jajarannya harus memiliki independensi serta mampu menggali peristiwa sesuai fakta dan melakukan penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI).

"Terkait penyelesaian perkara, ini tentunya tidak semua kasus yang ditangani ini bisa selesai dengan segera. Namun pada saat tidak selesai karena proses atau mungkin itu bukan kasus pidana atau karena alat bukti kurang, ini bisa dikomunikasikan, sehingga pada saat berproses pelapor tidak mengalami kesulitan karena ada sumbatan komunikasi," tutur Sigit

Lebih dalam, Sigit mengingatkan, jajaran Kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan menghindari perbuatan yang berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara, hal yang menciderai rasa keadilan publik serta memiliki Sense of Crisis.

"Jadi, hal ini kedepan harus kita laksanakan. Kemudian terhadap hal yang menjadi perhatian publik, yang ciderai rasa keadilan publik, lakukan penegakan hukum secara tegas. Sehingga masyarakat melihat bahwa, Polri khususnya jajaran Bareskkrim profesional, kita humanis tapi pada saat kita tegas kita juga mampu. Hal negatif, perilaku menyimpang harus kita hindari semaksimal mungkin," papar Sigit. 


Kapolri, Listyo Sigit Prabowo da,am suasana Rakernis Bareskrim dan tekankan, Bareskrim tidak perlu ragu usut dan tindak tegas kejahatan pidana. (Foto: Divhumas Polri).
 
Bareskrim tidak Perlu Ragu Usut Tuntas dan Tindak Tegas Kejahatan Pidana

Pengarahan selanjutnya, ditekankan Sigit adalah kesiapan dari seluruh jajaran Bareskrim Polri dalam menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun yang tahapannya sudah dimulai pada tahun ini. Bareskrim Polri, harus berperan aktif di dalam Sentra Gakkumdu sejak dini.

Bahkan, menurut Sigit, bila diperlukan bentuk suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Tujuannya, agar dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri.

"Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari awal pemetaaan dan kerjasama dari gakkumdu dan bentuk Satgas anti-money politik untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan," tegas Sigit.

Demi semakin menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai, Sigit menginstruksikan Bareskrim khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya. Pasalnya, dinamika isu di media sosial (medsos) terkadang dapat berdampak di dunia nyata. Sebab itu, diharapkan melakukan pemetaaan dengan baik, sehingga dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan.

"Melakukan Cooling System, Take Down bila diperlukan, kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya SARA dan memecah belah persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa mapping dengan baik," kata Sigit.

Menurut Sigit, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Divisi TIK serta BSSN terkait sistem informasi Pemilu.

Selain itu, Sigit juga menekankan soal penanganan kejahatan investasi dan keuangan. Menurutnya, Bareskrim Polri tidak perlu ragu untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terkait kejahatan pidana tersebut.

"Lebih baik kita proses tegas, kita sita sebanyak-banyaknya kita serahkan ke pengadilan diputus supaya bisa dikembalikan ke korban itu jauh lebih baik. Karena jumlah korban besar, kerugian besar. Jadi ini adalah saatnya rekan-rekan untuk munculkan ini untuk mengembalikan kepercayaan publik," ujar Sigit.

Dalam Rakernis tersebut, Sigit juga menyampaikan beberapa penekanan kepada jajaran Bareskrim Polri dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik. Diantaranya soal kejahatan bidang pertambangan, kebakaran hutan dan lahan, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Lalu, Satgas Anti-Mafia Bola, soal minyak dan gas bumi, kejahatan korupsi, penanganan hak tagih negara dana BLBI, kejahatan narkoba, kejahatan Siber, peningkatan kualitas Puslabfor, Pusiknas, dan Pusinafis. (*)

Referens: DIVISI HUMAS POLRI
Penulis/Editor: SUCI SRI WAHYUNI

Hukum

×
Berita Terbaru Update