Rapat Evaluasi Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan
 |
Unsur pimpinan dan pemandu rapat tindaklanjut MTS tingkat kecamatan di Sidrap (kiri) dan para peserta rapat (kanan). (Foto: Diskominfo Sidrap)
NUANSABARU.ID, PANGKAJENE SIDRAP - Staf Ahli Bupati Sidrap Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Nurkanaah berharap rumusan yang disepakati dari Musyawarah Tudang Sipulung tingkat kecamatan, betul-betul yang terbaik untuk dibawa ke MTS tingkat ksbupaten.
Dikatakan, rumusan hendaknya sejalan dengan tema yakni "Melalui Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Tingkat Kabupaten Sidrap Tahun 2023, kita Tingkatkan Hasil Pengolahan Hasil Usaha Pertaniar n dengan Konsep Petik, Olah, Kemas, dan Jual Menuju Masyarakat Religius, Aman, Adil, dan Sejahtera”.
Mantan Kadis Pendidikan Sidrap, Ibu Nurkanaah mendorong agar pengelolaan hasil pertanian lebih berinovasi. "Kita harus terus melakukan inovasi dalam rangka mewujudkan usaha pertanian melalui konsep petik, olah, kemas dan jual," tegasnya.
Arahan tersebut disampaikan Nurkanaah ketika mewakili Bupati Sidrap membuka Rapat Pembahasan dan Tindaklanjut MTS tingkat kecamatan dari tim perumus dan tim teknis.
Selain mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil MTS dari 11 kecamatan, rapat ini sekaligus membahas penyusunan Rumusan MTS tingkat kabupaten yang dijadwalkan berlangsung, 13 Februari 2023 mendatang.
Rapat berlangsung di di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Sidrap, Rabu, (1/2-2023). Dihadiri, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (TPHPKP), Ibrahim, Kabag Perekonomian dan SDA, Arnol Baramuli dan Ketua KTNA Sidrap, H. Abdul Samad.
Selain itu, tampak pula. Kepala Instalasi Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (IP3OPT) Tiroang, Rahman Haruna, Kabag Hukum, Andi Kaimal, Sekretaris Dinas Kominfo, Asmawati Piarah, para camat se-Kabupaten Sidrap dan unsur terkait lainnya.
Para peserta rapat tindaklanjut dan evaluasi MTS tingkat kecamatan di Sidrap (Foto: Diskominfo Sidrap).
Kadis TPHPKP Harap Tudang Sipulung
bukan Hanya Seremonial Saja
Kadis TPHPKP Harap Tudang Sipulung
bukan Hanya Seremonial Saja
Sementara Kadis TPHPKP Kab. Sidrap, Ibrahim berharap Musyawarah Tudang Sipulung ini tidak hanya sebagai seremonial saja. Akan tetapi betul-betul memberi solusi permasalahan pertanian yang dihadapi tahun lalu, dan menjadi pedoman menghadapi musim tanam yang akan datang.
"Berbicara masalah musyawarah pastinya menyangkut tentang hal-hal kekurangan dan kelebihan. Apa yang menjadi kekurangan tahun lalu kita evaluasi sehingga dapat kita penuhi tahun ini," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua KTNA Sidrap, H. Abdul Samad menyebut, agar keputusan dalam MTS berjalan efekftif, perlu pengawasan dalam pelaksanaannya agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran.
“Pelaksanaan keputusan ini harus betul-betul diawasi, kesepakatan hanya berjalan efektif kalau dipatuhi bersama,” hemat Ketua KTNA yang berlatarbelakang Ilmu Pertanian itu.
Dalam rapat, lanjutnya, secara umum persoalan yang mengemuka selama MTS tingkat kecamatan yaitu kelembagaan petani, pupuk bersubsidi terdaftar, benih bersertifikat, hama dan penyakit, jadwal tanam serta gotong-royong petani.
Yang terkesan menggelitik soal penerapan sanksi yang juga tak luput dibahas dalam rapat tersebut. Tanpa menyebut namanya, namun secara kritis sejumlah peserta mengusulkan penerapan sanksi yang tegas agar kesepakatan MTS dapat betul-betul dipatuhi. (*)
Penulis: SUCI SRI WAHYUNI
Editor: ABDUL
"Berbicara masalah musyawarah pastinya menyangkut tentang hal-hal kekurangan dan kelebihan. Apa yang menjadi kekurangan tahun lalu kita evaluasi sehingga dapat kita penuhi tahun ini," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua KTNA Sidrap, H. Abdul Samad menyebut, agar keputusan dalam MTS berjalan efekftif, perlu pengawasan dalam pelaksanaannya agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran.
“Pelaksanaan keputusan ini harus betul-betul diawasi, kesepakatan hanya berjalan efektif kalau dipatuhi bersama,” hemat Ketua KTNA yang berlatarbelakang Ilmu Pertanian itu.
Dalam rapat, lanjutnya, secara umum persoalan yang mengemuka selama MTS tingkat kecamatan yaitu kelembagaan petani, pupuk bersubsidi terdaftar, benih bersertifikat, hama dan penyakit, jadwal tanam serta gotong-royong petani.
Yang terkesan menggelitik soal penerapan sanksi yang juga tak luput dibahas dalam rapat tersebut. Tanpa menyebut namanya, namun secara kritis sejumlah peserta mengusulkan penerapan sanksi yang tegas agar kesepakatan MTS dapat betul-betul dipatuhi. (*)
Penulis: SUCI SRI WAHYUNI
Editor: ABDUL
